Pendahuluan

Di Asia Tenggara, beberapa negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina telah melegalkan berbagai bentuk perjudian — mulai dari kasino, lotere nasional, hingga taruhan olahraga yang diatur oleh negara. Industri ini bahkan menjadi penyumbang pendapatan negara dan sektor pariwisata yang tidak kecil.

Namun, berbeda dengan mereka, Indonesia memilih jalur yang sangat tegas: melarang segala bentuk perjudian, baik offline maupun online. Sikap ini konsisten sejak puluhan tahun lalu hingga hari ini, bahkan ketika era digital membuat pengawasan semakin sulit.

Pertanyaan yang sering muncul adalah:
Mengapa Indonesia tetap mempertahankan pelarangan perjudian, sementara negara-negara tetangga justru memanfaatkannya sebagai sumber pemasukan?

Artikel ini menyajikan analisis lengkap dari berbagai sudut pandang — mulai dari budaya, hukum, politik, agama, ekonomi, hingga risiko sosial — untuk memberikan gambaran menyeluruh mengapa Indonesia memilih untuk tidak melegalkan perjudian.

1. Akar Budaya dan Nilai Moral Masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat menekankan nilai moral, norma sosial, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan melekat kuat dalam struktur masyarakat.

1.1 Perjudian Dipandang sebagai Sesuatu yang Tidak Bermoral

Bagi banyak kelompok masyarakat Indonesia, judi dianggap bertentangan dengan norma:

• Merusak ekonomi keluarga
• Menimbulkan kemalasan
• Mengundang perilaku kriminal
• Mengikis kepercayaan keluarga dan komunitas

Sehingga wacana legalisasi selalu ditolak di tingkat sosial, bahkan sebelum masuk ke ranah pemerintah.

1.2 Kultur Gotong Royong vs Perjudian

Indonesia memiliki kultur gotong royong yang kuat. Aktivitas berjudi sering dianggap bertentangan dengan etos kebersamaan, karena:

• Judi memupuk mental ingin cepat kaya
• Judi dapat memicu kecemburuan sosial
• Judi dianggap menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan orang lain

Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia secara umum tidak melihat perjudian sebagai sesuatu yang dapat diterima.

2. Pengaruh Agama yang Kuat

Indonesia adalah salah satu negara paling religius di dunia. Sebagian besar agama besar yang dianut masyarakat Indonesia — seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha — memiliki pandangan negatif terhadap perjudian.

2.1 Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam

Islam mengharamkan segala bentuk perjudian (maisir). Karena mayoritas masyarakat beragama Islam, tekanan moral dan sosial terhadap pemerintah untuk tidak melegalkan judi sangat besar.

2.2 Peran Tokoh Agama

Tokoh agama di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka sering menggaungkan bahwa perjudian membawa mudarat besar.

2.3 Alasan Politik yang Terkait Agama

Pemerintah—apa pun warna politiknya—sadar bahwa membuka wacana legalisasi judi berpotensi mendapatkan reaksi keras dari kelompok keagamaan. Karena itu, isu legalisasi hampir mustahil diangkat secara resmi.

3. Landasan Hukum yang Tegas dan Mengikat

3.1 UU KUHP dan Regulasi Turunan

Perjudian di Indonesia dinyatakan ilegal melalui:

• KUHP Pasal 303 & 303 bis
• Undang-Undang ITE untuk perjudian online
• Peraturan daerah yang menguatkan pelarangan

Hukum dibuat bukan hanya untuk menindak pelaku dan bandar, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum.

3.2 Pemerintah Mengutamakan Ketertiban Publik

Pemerintah menilai praktik perjudian berpotensi:

• Menimbulkan konflik internal
• Meningkatkan angka kriminalitas
• Mengancam stabilitas sosial

Oleh karena itu, hukum Indonesia tidak memberi ruang bagi bentuk perjudian apa pun.

4. Dampak Sosial Perjudian: Indonesia Menilai Risikonya Lebih Besar daripada Manfaatnya

Beberapa negara melegalkan perjudian karena menganggap manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Namun Indonesia memiliki penilaian berbeda.

4.1 Potensi Tingginya Kecanduan

Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan mayoritas berasal dari kelas menengah ke bawah, angka kecanduan judi diprediksi dapat meledak jika dilegalkan.

4.2 Kerawanan Ekonomi

Perjudian dinilai dapat meningkatkan:

• Hutang rumah tangga
• Kehancuran ekonomi keluarga
• Kerentanan terhadap kriminalitas

4.3 Ancaman Keharmonisan Keluarga

Kasus KDRT, perceraian, hingga pembunuhan akibat judi sudah sering terjadi. Indonesia menilai legalisasi justru dapat memperbesar angka kasus.

4.4 Dampak terhadap Kriminalitas

Perjudian sering berkaitan dengan:

• Pencucian uang
• Pemerasan
• Penggelapan
• Penipuan
• Hutang rentenir

Karena jaringan kriminal di Indonesia tergolong kompleks, pemerintah tidak ingin membuka peluang lebih besar untuk berkembangnya tindak kejahatan.

5. Studi Perbandingan dengan Negara Tetangga

Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina telah melegalkan perjudian dengan sistem yang diatur ketat. Namun kondisi sosial, budaya, dan politik mereka jauh berbeda dengan Indonesia.

5.1 Singapura

• Populasi kecil (6 juta jiwa)
• Pemerintahan sangat ketat dan disiplin
• Pengawasan teknologi canggih
• Ekonomi kuat dan stabil

Singapura memiliki kapasitas pengawasan lebih tinggi, sehingga perjudian tidak mudah keluar jalur.

5.2 Malaysia

• Sama-sama negara dengan mayoritas Muslim
• Namun pemerintah memberi ruang bagi perjudian yang diatur
• Regulasi ketat dan hanya boleh untuk non-Muslim

Situasi sosial di Malaysia berbeda dengan Indonesia, yang jauh lebih kompleks secara demografi.

5.3 Filipina

• Terkenal sebagai pusat kasino di Asia Tenggara
• Pertumbuhan pariwisata sangat bergantung pada industri judi
• Namun tingkat kriminalitas dari sektor ini juga meningkat

Indonesia menilai risiko seperti yang terjadi di Filipina tidak sesuai untuk diterapkan di sini.

5.4 Thailand (Terbaru Melegalkan Sebagian)

Bahkan meski Thailand mulai membuka ruang untuk judi terkontrol, pemerintah Indonesia tetap menilai bahwa kondisi sosial-ekonomi Indonesia berbeda dan lebih rentan.

6. Alasan Politik: Menjaga Stabilitas dan Menghindari Ketegangan Sosial

Isu legalisasi judi dianggap sangat sensitif dan dapat menimbulkan:

• Kericuhan opini publik
• Demonstrasi massal
• Penolakan dari lembaga-lembaga keagamaan
• Pukulan politik bagi pemerintah
• Instabilitas sosial yang tidak diperlukan

Karena itu, isu legalisasi tidak pernah masuk agenda formal.

7. Perspektif Ekonomi: Mengapa Indonesia Tidak Tergoda Pendapatan dari Sektor Judi?

Salah satu argumen pro-legalisasi adalah potensi pemasukan negara. Namun Indonesia melihat beberapa sisi bahaya:

7.1 Risiko Dominasi Jaringan Mafia

Jika judi dilegalkan, dikhawatirkan jaringan kriminal akan menyusup ke industri legal.

7.2 Dampak Jangka Panjang Lebih Buruk

Pendapatan dari pajak judi mungkin tinggi, tetapi:

• Biaya sosial
• Biaya kriminal
• Biaya kesehatan mental
• Biaya keamanan

dapat lebih besar daripada pemasukan negara.

7.3 Ekonomi Indonesia Tidak Bergantung pada Sektor High-Risk

Berbeda dari Singapura yang mengandalkan pariwisata dan layanan premium, Indonesia memiliki sumber daya yang lebih beragam:

• Pertanian
• Industri
• Energi
• UMKM
• Pariwisata non-perjudian

8. Faktor Demografis: Indonesia Memiliki Populasi Rentan

Dengan populasi besar, ketimpangan ekonomi tinggi, dan literasi keuangan yang rendah, Indonesia menilai legalisasi judi berpotensi memicu:

• Lonjakan kecanduan massal
• Tumbuhnya rumah tangga miskin baru
• Peningkatan hutang dan kriminalitas

Negara dengan demografi rawan seperti Indonesia dinilai tidak cocok untuk membuka sektor ini.

9. Tantangan Jika Perjudian Dilegalkan

Seandainya Indonesia membuka ruang legalisasi, pemerintah harus menghadapi tantangan seperti:

1. Pengawasan dan deteksi transaksi mencurigakan
2. Peningkatan kejahatan terorganisir
3. Penguatan regulasi anti pencucian uang
4. Pembuatan lembaga pengawasan khusus
5. Penolakan luas dari tokoh agama dan masyarakat

Hampir semua tantangan tersebut membutuhkan biaya besar dan infrastruktur teknologi tinggi.

10. Kesimpulan: Mengapa Indonesia Tetap Melarang Perjudian?

Setelah melihat berbagai faktor — budaya, agama, hukum, ekonomi, politik, hingga risiko sosial — keputusan Indonesia untuk tidak melegalkan perjudian bukanlah sekadar keputusan moral, tetapi keputusan strategis.

Indonesia menilai bahwa:

• Risiko perjudian jauh lebih besar daripada manfaatnya.
• Karakter masyarakat Indonesia lebih rentan terhadap dampak negatif perjudian.
• Kondisi sosial dan demografis Indonesia tidak memungkinkan legalisasi dilakukan tanpa konsekuensi besar.
• Pemerintah lebih memilih menjaga ketertiban sosial dan moral publik.

Negara-negara tetangga memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, sehingga kebijakan mereka tidak bisa disamakan dengan Indonesia.